‘Stop Bawa-bawa Nama TNPB - OPM’

‘Stop Bawa-bawa Nama TNPB - OPM’

Gangguan Kamtibmas di Yapen : ‘Stop Bawa-bawa Nama TNPB - OPM’

Ferinando Worabai - Kamandan TNPB Wilayah II Waropen

SERUI – Serangkaian kejadian kekerasan di kawasan Kabupaten Kepulauan Yapen yang terjadi belakangan ini, hingga aparat mengambil tindakan penyisiran di Kampung Kanawa, Pantai Utara Pulau Yapen (Pantura) agar tidak melibatkan atau membawa-bawa nama OPM.
Hal itu disampaikan dengan tegas oleh Ferinando Worabai selaku Komandan Gerilyawan TNPB OPM Yapen kepada Bintang Papua ketika ditemui dikawasan Waropen Atas beberapa waktu lalu.
Justru menurutnya pemerintah daerah bersama dengan jajaran pihak keamanan yang harus bertanggung jawab terhadap rentetan insiden yang terjadi belakangan ini, dan selalu terus mengatas namakan TPN-OPM padahal murni bukan tindakan kejahatan yang di lakukan OPM.

“Sebelumya kepada Bintang Papua saya pernah menegaskan bahwa masyarakat pribumi maupun nusantara tidak pernah takut dengan OPM, karena kami tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dan masyarakat pun tau hal itu, sehingga yang harus bertangung jawab atas kejadian itu adalah pemerintah daerah khususnya pihak Kepolisian yang secara sengaja mengungkit persoalan yang sebenarnya tidak perlu diungkit terus mengkaitkan OPM,” ujarnya.

Lanjut Worabai, selama ini kondisi Kabupaten Kepulauan Yapen dirasakan aman saja, namun ketika belakangan ini muncul sesuatu yang lain entah apa dan siapa dibalik itu sehingga akhirnya muncul beberapa insiden yang kelihatannya disengajai oleh pihak Kepolisian, seperti insiden pasir hitam, Angkaisera dan penyisiran di Pantura.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, keberadaan markas TPN-OPM ada didalam hutan, bukan di kota atau diperkampungan masyarakat seperti yang dikatakan aparat pemerintah dan Kepolisian. Sehingga dirinya menghimbau kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang berdampak pada masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang insiden yang terjadi.

“Sekali lagi saya tegaskan, kami punya aturan hukum dan basis, yaitu dihutan, jadi bagi kepolisian yang ingin melakukan penyisiran lakukanlah dihutan bukan dikota maupun kampung,” jelasnya.
Menyangkut Daftar pencarian Orang (DPO) dirinya mengingatkan agar Polisi lehih hati-hati sebab dari DPO yang disebarkan itu bukan anggota Gerilyawan TNPB OPM Yapen yang dikomandoinya, sehingga sebelum bertindak Polisi harus lebih dahulu memperkaya dan melengkapi informasi yang dimiliki, sehingga tidak terjadi tindakan yang salah karena gegabah yang pada akhirnya melukai masyarakat.

Mengomentari penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian diberbagai kampung, Ferinando mengatakan, tindakan tersebut tidak masuk akal, karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian yakni Pengayom dan Pelindungan Masyarakat, dan tidak sesuai tindakan pendekan persuatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan.

“ sebagai penjaga keamanan, polisi seharusnya bertugas untuk melindungi masyarakat, bukannya menindas dan menakuti masyarakat, saya harap pemerintah derah melihat hal ini, karena apa yang dilakukan oleh TNI-Polri harus dipertanggung jawabkan bersama dengan pemerintah daerah, jika kebijakan hukum Indonesia terhadap masyarakat Papua hanya bisa di selesaikan dengan kekerasan, maka jangan heran apabila masyarakat Papua tidak dapat menyatu dengan Indonesia,” terangnya. (Seo/achi/l03)