Siaran Pers Internasional Atas Situasi HAM Papua Awal June 2013

Siaran Pers Internasional Atas Situasi HAM Papua Awal June 2013

Indonesia: Pemerintah harus menyetujui program Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi.

Jenewa, 4 Juni 2013 – Pemerintah Indonesia harus merespons pernyataan yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB mengenai Kebebasan Berekspresi, Frank La Rue, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 3 Juni 2013, meminta pemerintah untuk menyetujui program  kunjungan resminya, kata KontraS, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk Papua, Franciscans International dan TAPOL.

Pemerintah telah mengundang Pelapor Khusus untuk berkunjung ke Indonesia pada Januari 2013, tapi kunjungan itu ditunda karena alasan yang belum resmi dijelaskan. Pemerintah membuat komitmen untuk kunjungan selama Universal Periodic Review PBB tentang Indonesia pada Maret 2012 lalu.

Kunjungan Pelapor Khusus sangat mendesak karena situasi kritis terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Rencana untuk memberlakukan RUU tentang Organisasi Massa dan Rahasia Negara mengancam kebebasan sipil. Kekerasan dan tuduhan pidana pencemaran nama baik terhadap wartawan dan pembela hak asasi manusia adalah bukti dari ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Dari keprihatinan terbesar adalah situasi di Papua, dimana upaya untuk menekan kebebasan berekspresi diintensifkan pada 1 Mei 2013 selama event untuk memperingati transfer administrasi Papua ke Indonesia. Menurut laporan yang telah dipublikasikan melalui website ‘Papuan Behind Bars–Orang Papua Dibalik p (http://www.papuanbehindbars.org/), dua orang ditembak dan dibunuh oleh pasukan keamanan dan seorang lagi meninggal kemudian di rumah sakit, 36 orang ditangkap sewenang-wenang, dan 30 dari mereka masih dalam tahanan dan beresiko penyiksaan. Pada akhir Mei 2013, 76 tahanan politik di berbagai penjara di Papua. Ada juga sejumlah tahanan politik Maluku. Selain itu, pemerintah masih terus menutup Papua bagi masyarakat internasional untuk memantau situasi hak asasi manusia.

Kita kembali diingatkan bahwa Papua merupakan salah satu daerah prioritas untuk dikunjungi oleh Pelapor Khusus PBB. Mekanisme khusus PBB ini merupakan prosedur internasional yang harus diikuti oleh Indonesia sebagai anggota PBB. Hal ini juga berlaku untuk negara-negara anggota PBB lainnya. Hal ini penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap hak kebebasan berekspresi di Papua untuk membangun dialog bagi perdamaian. Membuka akses internasional ke Papua dapat menjadi tanda positif kesediaan pemerintah.

Jenewa, 4 Juni 2013

Join Statements:

Franciscans International (FI) Geneva, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP), Komisi Gereja tentang Urusan Internasional (UCLA) dari Dewan Gereja Sedunia – Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) of the World Council of Churches, Jenewa untuk Hak Asasi Manusia (GHR), Dewan Hak Asasi Manusia Asia (AHRC), TAPOL London-UK, West Papua Netzwerk-Germany.

Related News silakan kunjungi link location yang tercantum dibawah ini!

Written Statement of Mr Octo Mote to Tom Lantos Human Rights Commission hearing on Human Rights in Indonesia 23 May 2013, please click on http://wpan.wordpress.com/2013/05/27/written-statement-of-mr-octo-mote-to-tom-lantos-human-rights-commission-hearing-on-human-rights-in-indonesia-23-may-2013/

Notes:

Internasional Human Rights Working Groups ini juga yang telah membuat laporan resmi tentang pelanggaran HAM di Papua, ke Kantor Komisi Tinggi Dewan Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Genewa Swizertland pada Maret 2012. 

Laporan  Franciscans International (FI) Geneva, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP), Komisi Gereja tentang Urusan Internasional (UCLA) dari Dewan Gereja Sedunia – Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) of the World Council of Churches, Jenewa untuk Hak Asasi Manusia (GHR), Dewan Hak Asasi Manusia Asia (AHRC), TAPOL London-UK, West Papua Netzwerk-Germany ini telah di terima di Kantor Dewan HAM PBB pada tanggal 23 Mei 2012, dan selanjutanya telah dibahas dalam Sidang Universal Periodict Review (UPR). 

Akhirnya telah berhasil membahas agenda Pelanggaran HAM di Papua oleh Pemerintah Indonesia, maka banyak Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengritisi Pemerintah Indonesia atas penggaran HAM yang telah dan sedang dilakukan oleh Aparat Keamanan Pemerintah Colonial Republik Indonesia.

Admin WPNLA 2013