Rentetan Sejarah Papua Barat

Kronologi sejarah  memperlihatkan  poin penting dari sejarah perjalanan Papua

1. 1292 – 1521 Kerajaan Majapahit aturan di Indonesia, termasuk Papua
2.  1.660 Perjanjian ditandatangani antara Tidore dan Ternate, di bawah naungan Belanda, dokumen  menyatakan bahwa Papua milik Raja Tidore
3. 1.828 Belanda mendirikan sebuah pos administrasi di Fakfak, Papua
4. 1.898 Belanda mendirikan sebuah pos administratif di Manokwari
5.  1918 Belanda kesalahannya konstitusinya untuk memasukkan seluruh Indonesia, termasuk Papua
6. 1942 Jepang mengalahkan Belanda, akibatnya menempati Indonesia, termasuk Papua
7. 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya untuk seluruh wilayah, termasuk Papua
8.   1945 Belanda mencoba untuk menduduki kembali Indonesia yang baru merdeka 20 Juli 1947 Pertama “Aksi Polisi” oleh Netherlnads
9.  1.947 Perjanjian Linggarjati ditandatangani
10.  Januari 1948 Perjanjian Renville ditandatangani
11. 18 Desember 1948 Kedua “Polisi Aksi” oleh Belanda
12.  23 Agustus – 2 November 1949 Konferensi Meja Bundar di Den Haag
13.  27 November 1949 Perjanjian Den Haag ditandatangani, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia namun status Papua tetap tak terpecahkan
14.  Januari 1952 Belanda kesalahannya konstitusinya untuk memasukkan Papua dalam wilayah negaranya sendiri
15. 1959 The Belanda memilih dewan regional di Papua
16. 2 September 1961 Menteri Luar Negeri Belanda menyajikan proposal kepada Majelis Umum PBB mengenai masa depan Papua
17. 17 Januari 1962 Penjabat Sekretaris Jenderal PBB mengundang Indonesia dan Belanda untuk membahas masalah Papua.
18. 11 Maret 1.962 Penjabat Sekretaris Jenderal PBB U Thant menunjuk Amb. Elseworth Bunker sebagai mediator.
19. 2 April 1962 AS menginformasikan Belanda proposal untuk menyelesaikan masalah Papua di bawah “Rencana Bunker.”
20. 13 April 1962 Kabinet Belanda enggan setuju pada Rencana Bunker.
21. 25 Mei 1962 PBB membuat rincian publik dari Rencana Bunker
22. 15 Agustus 1962 The New York Agreement yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda.
23. 1 Oktober 1962 UNTEA Administrasi dimulai di Papua.
24. 1 Januari 1963 bendera Indonesia resmi terbang bersama Bendera PBB.
25. 13 Maret 1963 Indonesia kembali menetapkan hubungan diplomatik dengan Belanda.
26. 1 Mei 1963 UNTEA transfer administrasi Papua ke Indonesia.
27. 14 Juli 1969 The Act of Free Choice dimulai di Merauke dengan suara uninamous oleh Majelis Merauke untuk tetap dengan Indonesia.
28. 17 Juli 1969 The Act of Free Choice dilakukan di Wamena dengan suara uninamous oleh Majelis Wamena untuk tetap dengan Indonesia.
29. 19 Juli 1969 The Act of Free Choice dilakukan di Nabire dengan suara uninamous oleh Majelis Nabire untuk tetap dengan Indonesia.
30. 23 Juli 1969 The Act of Free Choice dilakukan di Fakfak dengan suara uninamous oleh Majelis Fakfak untuk tetap dengan Indonesia.
31.  26 Juli 1969 The Act of Free Choice dilakukan di Sorong dengan suara uninamous oleh Majelis Sorong untuk tetap dengan Indonesia.
32.  29 Juli 1969 The Act of Free Choice dilakukan di Manokwari dengan suara uninamous oleh Majelis Manokwari untuk tetap dengan Indonesia.
33.  31 Juli 1969 The Act of Free Choice dilakukan di Biak dengan suara uninamous oleh Majelis Biak untuk tetap dengan Indonesia.
34. 2 Agustus 1969 Majelis pertemuan Final di Jayapura dengan suara uninamous oleh Majelis Jayapura untuk tetap dengan Indonesia, untuk mengakhiri Act of Free Choice.
35.  6 November 1969 Sekjen PBB U Thant menyajikan laporannya kepada Majelis Umum tentang Pelaksanaan Tindakan Pemilihan Bebas.
36. 19 November 1969 UNGA mengadopsi resolusi 2.504 (XXIV) mengakui Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
37.  21 November 2001 Indonesia hibah otonomi khusus untuk Provinsi Papua.